Muhammad Yuner Law Office



Kerugian Negara Membengkak Jadi Rp13,9 M

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 22:12:18 WIB



Jika sebelumnya Kantor Pelaya­nan Pajak membeberkan jika pe­ngusaha YH telah merugikan nega­ra sebesar Rp13 miliar, namun da­lam persidangan nilai tersebut mem­bengkak menjadi Rp13,9 M.

Dalam dakwaan yang diba­cakan JPU sebelumnya disebut­kan, kerugian pendapatan negara sebesar Rp13,9 miliar itu terdiri atas tahun 2011 sebesar Rp1,5 miliar, tahun 2012 sebesar Rp6,1 miliar dan tahun 2013 sebesar Rp6,3 miliar.

Namun dalam eksepsi, tim penasehat hukum terdakwa me­nilai, hitungan tersebut sangat lemah dan tidak akurat, karena diperoleh dari mutasi kredit yang berasal dari rekening milik ter­dakwa dan istri terdakwa dari mutasi kredit 12 rekening koran di bank. Menurutnya, tidak se­mua mutasi kredit itu berasal dari penjualan atau peredaran bruto usaha.


“Seharusnya bukan rekening koran yang dihitung, tapi dari peredaran bruto sehari. Berapa hasil penjualan sehari, berapa untungnya, berapa potongan biaya lainnya seperti gaji karya­wan dan yang lainnya, seharusnya itu yang dihitung,” ujar Mu­hammad Yuner, salah seorang Penasehat Hukum Terdakwa, Rabu (21/10).

Yuner menjelaskan, dari hi­tung-hitungan yang dilakukan oleh konsultan pajak dari pihak terdakwa, nilai pajak yang harus dibayarkan terdakwa hanya ber­kisar Rp1 miliar lebih, dan tidak mencapai angka Rp2 miliar, apalagi sampai Rp13,9 miliar.

Selain masalah hitung-hitu­ngan nilai pajak tersebut, tim kuasa hukum terdakwa juga me­nyorot kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam me­ngadili kasus ini. Menurut Yuner, Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kom­petensi absolut).

“Sesuai UU No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, merupakan suatu perangkat dan sarana hukum yang disedikan untuk menyelesaikan adanya sengketa perpajakan antara pem­bayar pajak dengan aparat pajak. Jadi, yang berhak untuk me­ngadili dalam kasus ini adalah Pengadilan Pajak, bukan Penga­dilan Negeri,” tegas Yuner.

Selain itu, tim kuasa hukum terdakwa juga menyinggung ma­sa­lah penyidikan yang dilakukan pihak pajak. Menurutnya, pe­meriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan KUHAP (tentang penunjukan pe­nasehat hukum, penyitaan, penahanan) dan penerapan pasal yang salah.

“Sesuai dengan pasal 56 KUHAP, semestinya setiap ting­katan pemeriksaan terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara. Tapi faktanya, mereka tidak me­nunjuk pengacara, dan tidak mem­beri ksempatan kepada ter­dakwa untuk mencari pengacara. Selain itu, seharusnya pelim­pahan perkara ke kejaksaan dilakukan oleh Polri, bukan dari PPNS pajak,” jelas Yuner.

Banyaknya kelalaian penyi­dik pajak itu membuat tim kuasa hukum terdakwa memohon ke­pa­da majelis hakim untuk me­nerima eksepsi penasehat terdak­wa secara keseluruhan, menolak dakwaan JPU, membebaskan terdakwa dari dakwaan, memu­lihkan hak terdakwa dalam kedu­dukan harkat dan martabatnya, serta membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini kepada negara. (h/wan)

 

Sumber : Haluan






NEWS/EVENTS LAINNYA :



    KATEGORI
    VISITOR
    Pengunjung 3669
    Hits 14213
    User Online 1